Diskriminasi

Banyak orang bertanya diskriminasi itu apa? sebenarnya tanpa kita sadari diskriminasi itu terkadang kita lakukan dalam hal pergaulan dan dalam hal pekerjaan atau dalam keluarga.

Saya ingin menjelaskan apa itu diskriminasi?

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan atau penilaian yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini di buat berdasarkan kumpulan yang diwakili oleh individu berkenan.

Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa terjadi kepada manusia yg tanpa disengajai atau yg disengajai, ini disebabkan karena kecendrungan manusia untuk membeda-bedakan manusia lainnya dalam segi penilaian, derajat bahkan status.

Diskriminasi itu terbagi menjadi 2, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung.

- Diskriminasi secara langsung itu terjadi dalam kebijakan yang jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti perbedaan gender, ras, dan agama.

- Diskriminasi secara tidak langsung itu terjadi dalam peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan, seperti dunia politik, ekonomi, bahkan negara.

inilah gambar dari Visual Diskriminasi :

Diskriminasi juga memilik jenis, seperti :

1. Diskriminasi Umur

Dimana individu di beri layanan yang tidak adil karena ia tergolong dalam lingkungan umur tertentu.

2. Diskriminasi Gender

Dimana individu di beri layanan yang tidak adil karena gender mereka.

3. Diskriminasi Ras

Dimana individu di beri layanan yang tidak adil karena Ras atau Elder yang mewakili mereka.

4. Diskriminasi Agama

Dimana individu di beri layanan yang tidak adil karena Agama yang dianutinya.

5. Diskriminasi Keluarga

Dimana individu di beri layanan yang tidak adil karena Tokoh atau Posisi dalam tangga keluarganya.

Nah! Jadi apakah kalian sudah paham apa itu diskriminasi? Yaa, semoga penjelasan diskriminasi ini bisa membantu anda untuk di jalan yang benar. Terima Kasih.

Demokrasi

Mungkin banyak bertanya apa itu demokrasi? okeh, langsung saja kita bahas!

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum danperaturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilihkepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacamtrias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

nah! apa kalian sudah mengerti apa itu demokrasi? yaaap, semoga membantu kalian

sumber : http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/

Masalah Sosial

Apa itu Masalah Sosial? Oke, disini saya ingin merumuskan apa itu Masalah Sosial menurut para ahli.

Menurut Pak Blumer (1971) dan Pak Thomson (1988) Masalah Sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan oleh suatu topik yang berpengaruh mengancam nilai-nilai dalam masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masayarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau sosial.

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain:
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dsb.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dsb.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb. 

Nah, apa kalian sudah mengerti maksud dari Masalah Sosial? Jika belum saya akan menjelaskan sedikit detailnya apa itu masalah sosial?!

Masalah Sosial itu terjadi karena ada perbedaan yg mencolok antara nilai dalam masyarakat dalam realita yang ada.

Umumnya, sumber masalah sosial itu adalah bencana alam dan proses sosial.

Misalnya, pemerintah daerah mengharuskan masyarakat menggunakan kompor gas karena bahan bakar minyak tanah akan dihilangkan.

Nah, kondisi ini menimbulkan masalah sosial yang penting untuk diselesaikan. Harus ada jalan keluar atau solusi yang diajukan oleh pihak tertentu, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, atau musyawarah mufakat.

Kalau solusi itu tak bisa dilakukan, maka masalah sosial yang lebih besar akan timbul, sifatnya bisa bermacam-macam, bisa protes-protes kecil atau bahkan kekerasan dan lainnya.

Itulah sedikit penjelasan dari Masalah Sosial. Semoga Membantu anda.

Referensi by Muh Ilham Al-Rasyid.